PATI— Isu kemandirian desa saat ini sudah menjadi prioritas untuk membangun sumber daya dan pengembangan kesejahteraan warga. Hal ini, juga menjadi prioritas dari program pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara, dalam realitasnya, masih banyak desa-desa yang membutuhkan sentuhan pemberdayaan, baik dari pemerintah, pengusaha, maupun akademisi untuk membantu warga desa meningkatkan sumber daya.
Melihat hal ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah (Staimafa) bermaksud untuk mendorong tranformasi dan pemberdayaan desa. Pemberdayaan desa ini, menjadi salah satu amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menjadi bagian dari kewajiban akademisi untuk pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ide ini tertuang dalam workshop ‘Lingkar Studi Desa dan Agraria” yang diselenggarakan oleh Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Staimafa Pati, pada Senin (20 April 2015) di kampus Staimafa.
Ketua Staimafa, KH. Abdul Ghoffar Rozien, M.Ed mengatakan bahwa sudah saatnya kampus terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat. “Kita ingin agar tri dharma perguruan tinggi, dapat diaplikasikan untuk pengembangan masyarakat. Saat ini, program-program Kementrian Desa banyak diarahkan untuk meningkatkan SDM dan kesejahteran masyarakat. Ke depan, Staimafa akan fokus pada program-program yang secara signifikan berdampak positif terhadap peningkatan sumber daya masyarakat, dengan resiko konflik yang minimal,” terang Gus Rozien.
Nara sumber pada agenda ini, Sri Naharin, M.Si (Kajur PMI Staimafa dan Peneliti kajian Desa) menuturkan bahwa, banyak program-program dari Kementrian Desa yang sebenarnya bagus, akan tetapi perlu penyesuaian di lingkup kebijakan. “Program dari Kementrian Desa ini menjadi program penting, untuk membantu mendorong transformasi masyarakat desa. Akan tetapi, masih ada beberapa yang belum jelas aplikasinya semisal program BUMDes, pendamping desa dan isu-isu lainnya,” terang Naharin.
Ke depan, Staimafa akan terfokus pada empat hal strategis, untuk kerjamasa dengan pelbagai instansi dalam pemberdayaan desa. Pertama, membantu penyempurnaan konsep BUMDes, Kedua, kerjasama pemberdayaan mahasiswa untuk KKN di beberapa daerah. Ketiga, kerjasama tenaga ahli pendamping desa. Dan keempat, penyusunan konsep dan aplikasi teknologi Informasi untuk masyarakat desa[].
